Demokrasi Liberal dan Kolonialisme Gaya Baru: Analisis Foucauldian atas Politik Negara Berkembang
Pada 20 Desember 2025, LIAR dan beberapa lembaga lainnya mengadakan diskusi buku yang ditulis oleh seorang penyelenggara pemilu, Munawir Arifin, berjudul Catatan Demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak. Kegiatan ini berlangsung di Caffe Candu, belakang Terminal Wonomulyo.
Dalam forum tersebut, Munawir Arifin bersama beberapa praktisi senior seperti Syariat Tajuddin serta seorang akademisi, Dr. Muhammad Massyat, menyampaikan berbagai pandangan terkait persoalan-persoalan yang diangkat dalam buku yang kala itu menjadi perbincangan hangat.
Paparan demi paparan kemudian disampaikan. Apresiasi sebesar-besarnya acap kali diberikan kepada penulis yang telah menyelesaikan sebuah karya yang layak diperbincangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Argumen-argumen dikemukakan dengan lugas. Semangat para narasumber dalam melihat fenomena demokrasi dari berbagai arah memberi warna tersendiri dalam diskusi tersebut.
Ada yang menyoroti persoalan perempuan, money politics, dan black campaign. Kala itu, seluruh peserta diskusi mengafirmasi bahwa problematika demokrasi sebagaimana dipaparkan penulis menandai ketidakidealan kehidupan politik di Indonesia, khususnya di Polewali Mandar.
Demokrasi Prosedural dan Substansial
Pada bagian awal buku, dibahas demokrasi secara umum, mulai dari pengertian demokrasi. Demokrasi dibagi menjadi dua, yakni demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Pembagian ini kemudian merujuk pada regulasi pemilihan yang begitu kompleks dalam mengatur sistem demokrasi yang sehat, sehingga kekhawatiran terkait money politics dan black campaign diharapkan tidak lagi terjadi di tengah arus politik bangsa Indonesia.
Seluruh paparan yang disampaikan oleh para pembicara tersebut merujuk pada idealitas demokrasi yang diimpikan oleh para pemikir negara. Namun realitas berkata lain. Masalah-masalah seperti black campaign, money politics, serta kesenjangan partisipasi demokrasi bagi perempuan masih kerap menghantui kita.
Sebagaimana disampaikan dalam diskusi itu, pemilih perempuan jumlahnya lebih banyak, tetapi keterwakilan perempuan yang terpilih justru sedikit. Akibatnya, hak-hak perempuan tidak tersampaikan dengan baik. Sistem patriarki masih menjadi momok tersohor dalam setiap kebijakan publik.
Kesenjangan Elit dan Realitas Masyarakat
Mengapa hal itu terjadi? Dan mengapa persoalan-persoalan tersebut tidak mampu diatasi dengan mudah?
Penulis melihat adanya kesenjangan yang sangat serius antara elite politik yang berbicara mengenai idealitas demokrasi dan realitas yang dialami masyarakat. Setiap regulasi yang dibuat demi kebaikan demokrasi justru menjadi pintu bagi para politisi untuk melanggengkan kekuasaan.
Demokrasi bangsa ini pada akhirnya hanya menjadi alat hegemoni oligarki dalam melegitimasi kekuasaannya. Melalui demokrasi, ideologi kapitalisme yang terselubung mencengkeram bangsa ini. Dengan demokrasi pula, pasar bebas bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya—siap memakan siapa saja yang menjadi sasarannya.
Demokrasi dan Kolonialisme Baru
Problematika demokrasi di negara berkembang memunculkan pertanyaan mendasar: apakah demokrasi benar-benar menghadirkan kesejahteraan, atau justru sebaliknya?
Kemenangan Blok Barat dalam Perang Dingin, terlebih setelah runtuhnya Tembok Berlin, menempatkan ideologi demokrasi liberal kapitalisme dalam atmosfer kehidupan global. Bahkan Francis Fukuyama menyatakan bahwa akhir sejarah umat manusia adalah ideologi kapitalisme itu sendiri, dan tidak akan ada lagi counter ideology sebagaimana yang dialami dalam perang ideologi berkepanjangan.
Negara-negara yang baru merdeka pada era 1950-an tergolong sebagai negara berkembang dan mau tidak mau harus berkiblat ke Barat dalam membangun negaranya. Karena kondisi ekonomi yang masih lemah, negara-negara ini membutuhkan bantuan negara maju agar dapat berkembang.
Di sinilah kolonialisme gaya baru bekerja. Demokrasi liberal dengan prinsip kebebasan dan pasar bebas menjadi alat hegemoni Barat untuk mencengkeram negara-negara yang baru merdeka. Upah tenaga kerja dan harga komoditas yang murah membuat investor asing tertarik masuk. Dari sinilah kapitalisme bercokol dalam tubuh negara berkembang.
Sejarah Indonesia dalam Jaring Demokrasi Liberal
Pertanyaannya: di mana letak kolonialisasi negara maju terhadap negara berkembang melalui konsep demokrasi tersebut?
Menurut Heynes, tekanan ekonomi akan menciptakan ruang demokrasi di negara berkembang, yang diawali oleh tekanan massa aksi. Salah satu katalis utama tekanan massa adalah ketidakmampuan pemimpin negara berkembang dalam membaca persoalan makroekonomi.
Hal inilah yang dialami Bung Karno, yang berada di persimpangan antara krisis ekonomi dan konsep negara yang cenderung otoritarian. Lengsernya Bung Karno menandai potret demokrasi melalui suara rakyat.
Ketika Suharto mengambil alih tampuk kekuasaan, kepentingan negara maju mulai masuk dengan menyelundupkan para pengusahanya. Ideologi developmentalisme (pembangunan) digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Privatisasi perusahaan domestik dan investasi besar-besaran menjadi praktik yang lumrah.
Runtuhnya Suharto setelah 32 tahun berkuasa semakin menguatkan cengkeraman demokrasi liberal di Indonesia. Naiknya Habibie di tengah krisis ekonomi juga diiringi privatisasi besar-besaran BUMN. Pengusaha asing semakin menguasai perekonomian, sementara elit lokal yang tumbuh dari praktik KKN melanjutkan pola yang sama.
Rakyat pada akhirnya hanya menjadi penonton sejarah, sesekali menjadi boneka dalam kontestasi demokrasi yang tidak ideal. Kekayaan dikuasai segelintir orang, sementara rakyat bertahan hidup dengan remah-remah yang tersisa.
Money Politics dan Demokrasi Panggung Hampa
Setiap pesta demokrasi tiba, harapan besar selalu disematkan kepada para pemimpin yang akan berkuasa. Namun realitas berkata lain. Kemenangan telah diatur oleh mereka yang memiliki kepentingan investasi. Kekayaan pengusaha digunakan untuk mengamankan kemenangan pemimpin yang mampu menjaga stabilitas dan keamanan usaha mereka.
Di sinilah money politics bekerja. Para penguasa sadar bahwa masyarakat dalam kondisi lapar. Suara dibeli tanpa memikirkan nasib jangka panjang bangsa.
Demokrasi dalam Analisis Foucault
Demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks global. Kemenangan ideologi liberal pasca-Perang Dingin melahirkan kolonialisme baru yang bekerja secara halus melalui demokrasi liberal dan pasar bebas.
Menurut Michel Foucault, kekuasaan tersebar dalam setiap pikiran manusia. Kekuasaan itu hadir melalui pengetahuan yang mendisiplinkan kita untuk menjadi “normal”. Kenormalan tercipta melalui hegemoni, dan hegemoni diterima sebagai kebenaran.
Dalam konteks ini, demokrasi menjadi pengetahuan yang mendisiplinkan pikiran kita bahwa demokrasi adalah sesuatu yang mutlak. Negara-negara dunia ketiga berlomba menjadi negara paling demokratis. Demokrasi diakui sebagai kebenaran yang hingga kini mencengkeram kesadaran kolektif.
Demokrasi sebagai episteme menjadi pengetahuan sekaligus kekuasaan yang memengaruhi praktik sosial: cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Berbagai rezim kebenaran tentang demokrasi terus direproduksi.
Indikator-indikator demokrasi menciptakan standar penormalan. Negara yang tidak memenuhi indikator dianggap tidak normal. Fakta inilah yang menunjukkan bahwa demokrasi juga menjadi alat negara maju untuk mencengkeram negara berkembang demi kepentingan industri dan kapitalisme global.
Pemerintah negara berkembang, melalui kebijakannya, sering kali tanpa sadar berpihak pada kapitalisme global. Selama rezim kebenaran demokrasi masih beroperasi sebagai kuasa, negara berkembang akan tetap terjebak dalam posisi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa pengetahuan selalu bersifat politis.
Tinggalkan Balasan
