BPJS PBI Dinonaktifkan, PMII Kepung DPRD Polman Tuntut Keadilan Data Kemiskinan
Oleh : Ummi Kalsum, Kader PMII Komisariat Unasman
Hari ini, Senin, 16 Maret 2026, kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Al Asyariah Mandar menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Polewali Mandar sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang terdampak oleh penonaktifan BPJS PBI JK. Aksi ini merupakan respons atas banyaknya keluhan masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat status BPJS mereka dinonaktifkan karena persoalan data kemiskinan yang tidak akurat.
Sejak siang hari, massa aksi berkumpul dan bergerak menuju Gedung DPRD Polewali Mandar untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Dalam situasi tersebut, mahasiswa tetap bertahan menyampaikan tuntutan mereka meskipun hujan sempat mengguyur lokasi aksi. Di tengah hujan yang turun, mahasiswa tetap berdiri di halaman Gedung DPRD dengan semangat perjuangan, sementara para pejabat dan pihak-pihak yang berada di dalam gedung tidak turun untuk membersamai mahasiswa yang tengah menyuarakan aspirasi rakyat di bawah guyuran hujan.
Melihat kondisi tersebut, mahasiswa tetap bertahan selama beberapa waktu hingga akhirnya memutuskan untuk masuk ke pelataran Gedung DPRD agar dapat melanjutkan aksi serta menyampaikan tuntutan secara lebih dekat kepada pihak lembaga legislatif.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama.
Pertama, mahasiswa menuntut adanya evaluasi total terhadap kinerja DPRD Polewali Mandar yang dinilai lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, mahasiswa mendesak agar dilakukan verifikasi ulang terhadap data kemiskinan yang selama ini dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Banyak masyarakat yang sejatinya layak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara sebagian yang tidak layak justru tercatat sebagai penerima. Ketidaktepatan data inilah yang diduga kuat menjadi penyebab banyaknya BPJS PBI JK masyarakat yang dinonaktifkan.
Ketiga, mahasiswa menuntut pencopotan Kepala Dinas Sosial yang dinilai tidak bertanggung jawab atas berbagai persoalan sosial yang terjadi, khususnya terkait pendataan kemiskinan serta pengelolaan bantuan sosial yang berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
Namun hingga aksi berlangsung, belum ada titik terang yang diperoleh mahasiswa. Hal ini disebabkan Ketua DPRD dan beberapa pejabat terkait tidak berada di kantor karena sedang melaksanakan dinas luar. Melalui sambungan panggilan video, Ketua DPRD menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengurus persoalan lain di daerah, yakni banyaknya anak-anak di Polewali Mandar yang tidak bersekolah.
Menanggapi hal tersebut, mahasiswa PMII menegaskan bahwa persoalan kemiskinan dan akses layanan kesehatan masyarakat juga merupakan masalah mendesak yang harus segera ditangani.
Sebagai bentuk itikad baik, mahasiswa PMII memberikan waktu sekurang-kurangnya satu pekan setelah Hari Raya Idulfitri kepada pihak DPRD Polewali Mandar untuk mengundang PMII melakukan dialog terbuka di kantor DPRD dengan menghadirkan pihak terkait, seperti BPS, agar persoalan data kemiskinan dapat dibahas secara transparan dan objektif.
Mahasiswa menegaskan bahwa kesempatan ini merupakan ruang dialog yang diberikan agar permasalahan dapat diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Namun, apabila kesempatan tersebut tidak diindahkan, PMII dengan tegas menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi jilid II dengan melibatkan massa yang lebih besar sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah daerah agar benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Marhaban Ya Melawan.
Karena perjuangan mahasiswa adalah suara rakyat yang tidak boleh diabaikan.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan