Dialog di SMKS YPPP Wonomulyo: Saat Guru Swasta Bicara Keadilan
Wonomulyo, Kamis, 16 Oktober 2025 — Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi di sektor pendidikan, Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru, melakukan kunjungan kerja ke SMKS YPPP Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Kunjungan ini menjadi ruang dialog yang hangat dan bermakna, khususnya bagi para guru dari sekolah swasta, untuk menyampaikan langsung berbagai tantangan yang mereka hadapi.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan penuh semangat, para guru menyuarakan sejumlah aspirasi penting, terutama menyangkut keterbatasan akses terhadap formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka menyoroti masih adanya kesenjangan perlakuan antara guru negeri dan guru swasta, baik dalam hal pengangkatan maupun kesejahteraan.
“Banyak guru swasta yang telah mengabdi puluhan tahun, namun belum mendapat kesempatan diangkat sebagai PPPK. Padahal, mereka juga berperan aktif mencerdaskan anak bangsa,” ungkap Amiruddin, S.Kep., salah satu guru SMKS YPPP Wonomulyo.
Para guru berharap pemerintah pusat, melalui Kemendikbudristek dan dukungan legislatif, dapat menghadirkan kebijakan afirmatif—seperti formasi khusus bagi guru swasta yang telah memenuhi syarat dan menunjukkan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan.
“Kami tidak menuntut keistimewaan, kami hanya meminta keadilan. Guru swasta juga punya peran yang sama pentingnya. Sudah saatnya pengabdian kami dihargai,” tegas salah satu guru senior dalam forum tersebut.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ratih Megasari Singkarru menyampaikan apresiasi atas keberanian dan keterbukaan para guru dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan akan dibawa dan diperjuangkan dalam rapat kerja bersama kementerian terkait.
“Kami hadir untuk mendengar langsung suara dari lapangan. Aspirasi mengenai formasi PPPK bagi guru swasta, termasuk isu beasiswa pendidikan, akan menjadi catatan penting yang kami bawa ke pusat. Pendidikan yang berkualitas harus ditopang oleh kesejahteraan guru, tanpa memandang status sekolah,” ujar Ratih.
Kunjungan kerja ini bukan sekadar forum komunikasi antara legislatif dan tenaga pendidik, tetapi juga menjadi titik awal perjuangan menuju kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada semua guru—termasuk mereka yang mengabdi di sekolah swasta seperti SMKS YPPP Wonomulyo.
Tinggalkan Balasan
