Jaringan GUSDURian Kecam Brutalitas Aparat, Desak Reformasi Polri dan Cabut Tunjangan DPR
Jakarta, 31 Agustus 2025 – Jaringan GUSDURian menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada seluruh korban kekerasan aparat keamanan dalam penanganan aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.
Menurut pernyataan resmi, peristiwa tersebut dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya kenaikan pajak, kenaikan tunjangan anggota DPR, praktik rangkap jabatan, serta semakin merajalelanya korupsi. Situasi itu diperburuk oleh tekanan ekonomi berupa gelombang PHK, meningkatnya angka pengangguran, dan naiknya harga kebutuhan pokok.
“Hal itu diperparah oleh komentar arogan para pejabat serta kebrutalan polisi dalam menangani aksi protes. Situasi ini bisa menjadi pemicu melemahnya supremasi sipil,” tulis Jaringan GUSDURian.
Menyikapi kondisi tersebut, Jaringan GUSDURian menyatakan tujuh sikap resmi:
1. Mendesak Presiden menghentikan represi dalam penanganan unjuk rasa.
2. Menuntut Presiden melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri atas tindak kekerasan yang terus terjadi.
3. Menuntut dicabutnya berbagai fasilitas dan tunjangan pejabat pemerintah serta anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
4. Mendesak DPR memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.
5. Menuntut pemerintah menegakkan rule of law dan memberantas korupsi yang semakin vulgar dan brutal.
6. Mendorong lembaga negara independen menjalankan fungsi untuk memastikan perlindungan hak konstitusional warga.
7. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil melakukan konsolidasi gerakan demi memastikan prinsip-prinsip demokrasi substantif.
Pernyataan sikap ini dikeluarkan di Jakarta pada 31 Agustus 2025.
Untuk informasi lebih lanjut, Jaringan GUSDURian menyediakan narahubung di SekNas Jaringan GUSDURian Hotline: 0821 4123 2345.
Tinggalkan Balasan
